Palembang Sumatra Selatan www Ampera News.com– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan terdapat satu kabupaten di Sumsel masuk daerah rawan politik uang (Money Politik) pada pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.
Kabupaten itu ternyata Ogan Komering Ulut (OKU) Timur, Kabupaten yang merupakan tanah kelahiran Gubernur Sumsel Herman Deru.
Hal ini diungkapkan koordinator Divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati.
“Seperti dikutif dari Tribunsumsel.com
Diungkapkannya, kabupaten OKU Timur memiliki indeks rawan Money Politik di Sumsel sebesar 32,2 persen.
“Di Sumsel ada satu kabupaten yang masuk di data nasional yakni OKU Timur. Jadi dari 17 kabupaten/kota di Sumsel hanya OKU Timur tingkat kerawanan money politik paling tinggi,” katanya, Rabu (16/8/2023).
Namun secara keseluruhan, mantan Ketua KPU Ogan Ilir ini mengatakan, provinsi Sumsel sebenarnya masuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang pada Money Politik di Pemilu 2024 mendatang.
Dengan 5 provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi pertama Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.
“Kalau untuk di Sumsel kita tidak termasuk kategori provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi. Jadi untuk Sumsel kita kategori rawan sedang, untuk indeksnya Sumsel diangka 5,56 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, Money Politik bukan hanya di Sumsel tapi di juga di seluruh wilayah Indonesia.
Massuryati menyebut, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Money Politik.
Pertama, kata dia, peserta pemilu atau sebagai peserta dalam hal ini partai politik sudah paham tetapi masih saja melakukan hal-hal yang melanggar ini.
Money politik ini, sambungnya, sudah dilarang Undang-undang .
“Money politik tidak boleh dan ancaman hukumnya sudah jelas, tapi masih saja money politik tetap dilakukan dan ada juga sekelompok masyarakat memang mengharapkan ada uang kita jalan, tidak ada uang kadang mereka jadi malas ini mindset yang harus diubah oleh bawaslu,” ungkapnya.
Artinya, kata dia, bawaslu harus memberi pemahaman kepada seluruh rakyat pemilih, kepada peserta bahwa hal ini jangan dilakukan karena ini jelas akan merusak perjalanan demokrasi negara kita nanti.
Terkait dengan itu, Massuryati mengaku Bawaslu Sumsel akan turun dan memberi sosialisasi kepada masyarakat.
Jangan mudah diperdaya atau diiming-imingi dengan uang oleh peserta pemilu dengan nilai rupiah yang jauh sangat kecil dibandingkan masa jabatan mereka yang kinerjanya 5 tahun ke depan.
“Kita harus merubah mindset masyarakat bahwa money politik ini sangat berbahaya dalam proses pemilihan Indonesia. Untuk tingkat kerawanan ini pileg dan pilpres,” pungkasnya.
(Editor: Tim media ampera news-DN-PRY)
Discussion about this post