Diduga Anggaran Pajak Kendaraan Dinas Pemkab Bangka Disalahgunakan

Bangka – ampera-News.com

Samsat Wilayah Bangka sudah layangkan surat penagihan ke Pemkab Bangka, Setiap kendaraan ditandai dengan Pelat nomor, gunanya untuk identifikasi resmi kendaraan bermotor, pelat nomor juga disebut sebagai pelat registrasi kendaraan.

Pelat nomor dipakai sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki ‘izin’ untuk beroperasi di jalan raya umum, atau juga sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak, hasil pajak tersebut guna menunjang perekonomian pemerintah.

Pantauan Ampera News di kawasan kantor Pemerintahan Kabupaten Bangka, terlihat beberapa kendaraan dinas terparkir di halaman gedung Pemerintahan Kab. Bangka Tanda Nomor Kendaraannya (TNKB) sudah lewat batas waktunya (Rabu, 27/03/19)

ketika awak media bertanya dengan salah satu PNS berinisial RM yang sedang duduk, prihal pemilik kendaraan bermotor roda empat jenis Honda CRV warna putih yang berada persis di sebelahnya, plat merah bernomor polisi BN 1001 BZ serta nomor identifikasi 07.13 yang menyatakan masa berlaku pajak. Dia menyatakan bahwa mobil tersebut milik asisten Bupati Bangka.

“ini mobil pak Tedi Asisten 1, setahu saya mobil ini bekas kendaraan dinas anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bangka”, Jawab RM.

konfirmasi ke samsat Kab. Bangka terkait pajak kendaraan bermotor pelat merah yang dipakai oleh Pak Tedi dan beberapa kendaraan bermotor pelat merah lainnya.

kemudian, awak media menunjukkan foto – foto nomor plat merah ke salah satu staff samsat untuk dicek pajaknya, secara digilir nomor pelat merah di entry untuk melihat status pajak kendaraan tersebut.

alhasil, ternyata belum ada satupun kendaraan bermotor yang diphoto membayar pajak, tahun mati pajak pun bervariasi berdasarkan foto yang ditunjukkan. Keterangan Pihak Samsat Wilayah Bangka bahwa surat penagihan untuk pelunasan pajak kendaraan sudah dilayangkan ke Pemkab Bangka.

“kami sudah memberikan penagihan ke pihak Pemkab Bangka untuk melunasi pajak kendaraan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, ujar Robby salah satu staff samsat kepada awak media. (Edi Muslim)