Bangka (Ampera-news.com) – Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Bangka adakan jumpa pers di warkop Begagil Sungailiat, terkait penolakan warga nelayan terhadap aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) timah di wilayah Matras , Kamis (26/11/20) sore.
Dalam kesempatan itu, Budiono, S.H selaku Wakil ketua I DPC HNSI Kabupaten Bangka bidang advokasi mengungkapkan, bahwa HNSI di Bangka terus memantau dan siap menampung aspirasi nelayan di wilayah Matras.
“Melalui jumpa Pers ini, kita minta tolong kepada teman-teman Pers yang hadir untuk menjadi penyambung lidah DPC HNSI cabang Kabupaten Bangka perihal advokasi ini,” imbuh budi.
Budiono juga menilai bahwa banyak dari nelayan kita yang belum tahu produk hukumnya, sehingga sangat mudah terprovokasi dan timbul gejolak seperti ini.
“Perlu saya sampaikan terkait aktivitas pertambangan di kawasan laut Matras adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Timah Tbk yang legal dan syah secara hukum dan bukan ilegal,” ungkap Budi.
Budiono juga menegaskan HNSI siap mendampingi para nelayan. ”Kehadiran HNSI tidak pula mengenyampingkan kepentingan nelayan, bagi kawan- kawan nelayan yang tidak terakomodir segara ke HNSI sebagai lembaga lex spesialis melindungi dan mengurusi persoalan nelayan, yakinlah HNSI akan bersinergi dan berkerjasama dengan para nelayan”, tambahnya.
”dan kami sampaikan kepada para pengusaha kemaritiman yang bekerja, segeralah jalin komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan ”, tegasnya lagi.
Budiono berharap agar para nelayan segera merespon niat baik kita dan jangan salah faham.
”Jadi posisi HNSI adalah penyeimbang, Karena kita tidak bisa menolak investasi maritim tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kepentingan nelayan, karena kepentingan nelayan harus diutamakan ” Tutupnya. (Een)
