Bangka Barat, (Ampera-news.com) – Di tengah ramainya pemberitaan tentang aktivitas masyarakat, ironisnya kasus-kasus besar yang melibatkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seolah luput dari perhatian. Sementara itu, aktivitas penambangan rakyat justru menjadi sorotan utama dalam media, menimbulkan pertanyaan terkait prioritas dan etika pemberitaan. Kasus ini menjadi semakin relevan ketika melihat peran media yang semestinya berfungsi sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial.
Pada Rabu (9/10/2024), berbagai media di Bangka Barat dan Bangka Belitung gencar memberitakan kegiatan penambangan rakyat di kawasan seperti Keranggan dan Tembelok. Aktivitas ini seringkali dikaitkan dengan isu lingkungan dan pelanggaran hukum, namun sedikit yang memberi perhatian pada motif dasar penambang rakyat: bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi.
Kritik Terhadap Pemberitaan Media
Ketua Forum Komunikasi Pewarta Warga Bangka Belitung (FKPW Babel), Hendra, angkat bicara mengenai pemberitaan yang cenderung bias dan tidak proporsional. Menurutnya, penambang rakyat bukanlah kriminal yang merugikan negara, melainkan individu-individu yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dalam pernyataannya, Hendra menegaskan bahwa media perlu lebih bijak dalam memposisikan masyarakat kecil, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit.
“Mereka hanya mencari makan untuk keluarga mereka di tengah situasi yang sulit ini,” ujar Hendra. Ia menambahkan bahwa peran pewarta bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melihat realitas sosial yang terjadi. “Kita sebagai pewarta bertugas untuk memberitakan fakta yang terjadi di masyarakat. Namun, kita juga harus bijaksana dalam melihat kondisi yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Namun, alih-alih fokus pada isu-isu yang lebih mendasar seperti korupsi dan penyalahgunaan anggaran, media seringkali terjebak dalam narasi yang bersifat subjektif dan berfokus pada pelanggaran kecil. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pemberitaan, di mana masyarakat kecil menjadi korban pemberitaan negatif, sementara pelanggaran besar yang dilakukan oleh elite jarang mendapat perhatian.
Korupsi Terabaikan, Penambang Rakyat Disorot
Salah satu contoh yang diangkat oleh Hendra adalah minimnya perhatian terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan miliaran rupiah. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran yang dilakukan oleh pejabat, baik di tingkat daerah maupun nasional, namun tidak mendapatkan peliputan yang memadai. Hendra mengkritik media yang lebih gencar memberitakan aktivitas tambang rakyat daripada menyoroti dugaan korupsi yang lebih merugikan negara.
“Ada banyak isu besar yang perlu disorot, seperti kasus di tubuh organisasi pers tertua PWI yang hingga kini belum ada tindakan dari penegak hukum,” jelas Hendra. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran di organisasi wartawan tertua di Indonesia, namun perhatian media terhadap isu tersebut sangat minim.
Ironi ini semakin jelas ketika melihat bagaimana media yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial justru berbalik menjadi alat untuk menekan masyarakat kecil. Aktivitas tambang rakyat yang menggunakan alat-alat tradisional di daerah pedesaan seringkali disajikan sebagai ancaman, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para penambang tersebut hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Peran Media dalam Menegakkan Keadilan Sosial
Dalam konteks ini, peran media sebagai pilar demokrasi dan sosial kontrol menjadi pertanyaan besar. Apakah media masih berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawas publik, atau justru menjadi alat untuk memantau dan menekan masyarakat kecil? Pemberitaan yang lebih mementingkan opini pribadi dan sensasi daripada fakta yang objektif dapat merusak kepercayaan publik terhadap media.
Hendra menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap etika jurnalistik, terutama dalam hal bagaimana media memperlakukan masyarakat kecil dan isu-isu besar yang seharusnya menjadi perhatian utama.
“Seharusnya, wartawan dapat menggunakan platform mereka untuk mengangkat isu yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi masyarakat luas, alih-alih terjebak dalam narasi yang bersifat subyektif,” ungkapnya. Menurutnya, media harus berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan memperjuangkan suara masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus publik.
Evaluasi Etika dan Tanggung Jawab Media
Dalam situasi ini, evaluasi terhadap etika jurnalistik menjadi sangat penting. Wartawan harus kembali pada prinsip dasar pemberitaan yang mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik. Media harus menjadi alat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, bukan justru menambah beban mereka dengan pemberitaan yang tidak adil.
Selain itu, media juga harus lebih berani dalam menyoroti kasus-kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang merugikan negara. Dalam sistem demokrasi, media berperan sebagai pengawas kekuasaan, memastikan bahwa mereka yang berada di posisi kekuasaan tidak menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi.
Dalam kesimpulannya, Hendra menyatakan harapannya agar media bisa berfungsi lebih baik sebagai sosial kontrol yang menyoroti isu-isu penting, termasuk dugaan korupsi yang merugikan negara. Ia juga berharap agar media memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada masyarakat kecil yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Media harus bisa menjadi mitra bagi masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial dan pengawasan yang lebih transparan,” tutup Hendra.
Menjadi Pilar Demokrasi yang Sesungguhnya
Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan informasi. Dengan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan mengedepankan kepentingan publik, media dapat kembali pada fungsinya sebagai pilar demokrasi yang sesungguhnya. Di sisi lain, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang adil dan proporsional, tanpa terjebak dalam stigma negatif yang merugikan.
Dengan demikian, peran media dalam menciptakan keadilan sosial dan pengawasan yang transparan menjadi semakin krusial. Hanya dengan memperkuat etika dan tanggung jawab jurnalistik, media dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
(TIM)
