Jakarta (Ampera News.Com), Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dengan jabatan administrasi.
Sebab, pemerintah akan kembali membuka penerimaan CPNS dengan formasi untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidikan dan pengajar. Selain itu, tenaga kesehatan juga nantinya akan jadi fokus pemerintah dalam mencari tenaga PNS.
Berikuf fakta-faktanya seperti dikutip dari Okezone, Jakarta, Selasa (30/6/2020):
1. Indonesia Butuh 700.000 Tenaga Pendidik dan 270.000 Tenaga Kesehatan
Saat ini tenaga pengajar atau guru masih kekurangan 700.000 baik di pusat maupun daerah. Selain itu, ada 270.000 tenaga kesehatan juga yang masih kekurangan pegawai.
“Masih kurang 700.000 tenaga pendidik, 270.000 tenaga kesehatan baik dokter, bidan maupun perawat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo.
2. Formasi Tenaga Penyuluh
Selain itu, pemerintah juga akan membuka tenaga penyuluh. Mengingat baik itu penyuluh pertanian, kehutanan, hingga perkebunan membutuhkan sekitar 100.000 tenaga ASN baru.
“100 ribu penyuluh pertanian pengarian, kehutanan dan sebagainya. Ini dalam konteks bapak Presiden dalam hal penyederhanaan birokrasi. Saya kira ini harus kita cermati bersama,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo.
3. Bukan untuk Pegawai Administrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menambahkan pemerintah tidak akan membuka kembali lowongan pada tenaga administrasi. Mengingat jumlahnya sudah cukup banyak yakni 1,6 juta pegawai dari 4,3 juta ASN di seluruh Indonesia.
“Penerimaan CPNS tahun kemarin kita arahkan tidak menerima pegawai administrasi kembali. 4,3 juta ASN kita 70% di daerah itu 1,6 juta lebih itu adalah pegawai dalam standar administrasi ini yang mulai kita kurangi,” kata Tjhajo.
4. Reformasi Birokrasi
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Mengingat hal ini juga sudah menjadi visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin.
“Kami mengingatkan kembali, berbagai arahan-arahan dari Presiden pengalaman ini juga menunjukkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak saya kira sudah bisa memetakan dengan baik,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo.
5. Kurangi PNS Administrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengurangi tenaga administrasi. Oleh karenanya pada pembukaan CPNS 2019 pemerintah tidak membuka lowongan tenaga administrasi.
“Mohon maaf sekali ASN kita dari 4,3 juta itu 1,6 juta nya pegawai administrasi. Ini saya mau kurangi,” ujarnya.
6. Kebanyakan di Daerah
Menurut Tjahjo, dari total 1,6 juta tersebut 70% di antaranya merupakan pegawai pemerintah daerah. Tentunya hal tersebut akan mulai dikurangi sedikit demi sedikit.
Hanya saja dirinya menjamin tidak akan melakukan pemutusan kerja kepada para ASN ini. Nantinya 1,6 juta ini akan diarahkan untuk bisa berbagai peran. “Jadi struktur yang bagaimana membangun optimalisasi sumber daya internal dalam membagi peran. Yang 1,6 juta ini kan nggak akan mungkin kita berhentikan,” jelasnya.
Setelah 1,6 juta ASN ini pensiun, barulah tenaga administrasi akan mulai berkurang. Pada saat pembukaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pun tidak akan membuka lowongan tenaga administrasi.
“Ini kan tunggu pensiun. kecuali dia mau pensiun dipercepat atau mau pensiun dini kalau yang tidak ini kan tidak mungkin maka Kepala BKN mari ditata dengan cara yang bermartabat,” kata Tjahjo.(RLS/Red)
