Ratusan Petani Lampung Unjuk Rasa

BANDAR LAMPUNG- (Ampera-News.com)

Ratusan petani dari Lampung Timur dan Kotabaru, Lampung Selatan, kembali unjuk rasa ke DPRD Lampung, pada Rabu, 10 Januari 2024. Mereka menaiki sejumlah truk, dengan rute Jalan Terusan Ryacudu, Mapolda, Jalan Wolter Mongonsidi, dan Lapangan Korpri Pemprov Lampung. Para pengunjuk rasa sempat berhenti sejenak di depan Mapolda Lampung, dengan berjejer satu baris dari sekitar Kampus Itera. Dari atas truk, seorang orator meminta Kepolisian turut memberantas mafia tanah di Provinsi Lampung. Setelah melewati sejumlah jalan di pusat kota Bandarlampung, ratusan petani long march dari Jalan Wolter Monginsidi ke kawasan perkantoran Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Mereka tiba di kawasan ini sekitar pukul 11.00 siang. Terdiri dari pria dan wanita, para pengunjuk rasa juga membawa spanduk, yang menuntut pengembalian lahan mereka di Lampung Timur dari tangan-tangan mafia tanah, yang mensertifikasi lahan tanpa sepengetahuan mereka. Dalam spanduk yang dibawa, para petani juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung berlaku adil atas penggarapan lahan di Kotabaru, yang belakangan ini, mendadak wajib sewa kepada masyarakat sekitar, dengan mengandalkan orang-orang suruhan. Sejumlah orator juga menyampaikan materi yang sama. Mereka melihat Pemerintah Provinsi Lampung tidak lagi berpihak kepada petani, dengan membiarkan mafia tanah dapat mensertifikatkan lahan yang sudah lama mereka garap. Direktur LBH Bandarlampung, Sumaindra Djarwadi, mengatakan, pihaknya ikut mengawal aspirasi petani, karena masalah agraria semakin banyak muncul dan penuntasannya sering sekali membuat petani menjadi korban. Sumaindra Djarwadi menyebut pihaknya akan terus mengawal aspirasi petani di Lampung Timur, Kotabaru, Lampung Selatan, dan berbagai masalah agraria lainnya di Lampung, karena menyangkut kehidupan rakyat kecil. Dua anggota DPRD Lampung dari Komisi I, Ketut Irawan dan Budiman, mengatakan mereka akan meneruskan aspirasi petani ke lembaganya, Gubernur Lampung, dan bila perlu ke Menteri Kehutanan di Jakarta.

Sumber : Ampera.News